KMS SULSEL NEWS -- Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib menegaskan tidak ada pembahasan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat di sesi ke-49 Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Menurutnya, Indonesia sebagai anggota bersama 46 anggota lainnya juga terlibat aktif dalam perundingan selama 1 bulan tersebut.
"Dalam sesi 49 ini tidak ada agenda dan bahasan mengenai khusus Indonesia atau isu-isu khusus semisal dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat," bebernya.
Dia juga meluruskan kabar yang beredar delegasi Dewan HAM PBB akan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat pada 2022 ini. "Saya tegaskan, tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk tahun ini, sebab Dewan HAM PBB menyerahkan sepenuhnya peraturan kepada pemerintah Indonesia," ujarnya.
Malah beber dia, Pemerintah Indonesia menyampaikan undangan melakukan peninjauan pembangunan dan pencapaian SDG's di Papua dan Papua Barat.
"Yang telah kami sampaikan adalah undangan untuk melakukan peninjauan pembangunan dan capaian SDG'S di kedua provinsi tersebut dan sama sekali tidak terkait dengan kerangka ivestigasi, dan sebagainya," jelasnya.
Menurutnya, hubungan pihaknya dengan Kantor delegasi Dewan HAM juga sangat baik. Pada Januari lalu, bebernya, dubes juga melakukan pertemuan dan berbicara berbagai hal mengenai kerja sama bilateral kedua belah pihak
"Berita yang beredar terkait Papua pada 2022 akan berlangsung kunjungan KT HAM atau pun special raport di kedua provinsi itu adalah berita yang tidak mendasar," tegasnya.