"Semua terjadi tahun ini dan minta uang kepada BUMN tersebut karena kaitannya dengan penanaman modal negara (PMN)," ujar Dahlan, Senin (5/11/2012), seusai memberikan keterangan di hadapan Badan Kehormatan DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.
Dahlan menyatakan bahwa upaya pemerasan itu tidak pernah terjadi karena selalu ditolak oleh direksi BUMN. Namun, jika sampai terus-menerus terjadi, Dahlan menilai, hal ini akan berdampak pada kerusakan manajemen di dalam BUMN.
"Kalau peristiwa ini tidak ditanggulangi bisa jadi mengganggu BUMN dari segi manajemen. Kalau manajemen itu rusak maka akan sulit," katanya.
Dahlan mengatakan, ia sudah menyerahkan seluruh dokumen berisi oknum-oknum yang terkait. Ia pun menyerahkan sepenuhnya ke BK untuk menindaklanjuti laporannya. "BK itu tugasnya untuk menyelesaikan. Saya serahkan tiga peristiwa, BK bisa telusuri sendiri kan semuanya terkait," ujar Dahlan.
Perseteruan antara anggota dewan dengan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Keluhan Dahlan ini kemudian bocor ke media massa.
Seperti diketahui, hari ini, Dahlan diperiksa BK DPR terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Sebelumnya, Dahlan sempat mengungkapkan ada 10 nama yang dikantonginya. Dahlan juga mengungkapkan ada empat modus yang kerap dilakukan oknum anggota DPR untuk meminta jatah pada BUMN. Empat modus itu mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.
(Sumber : kompas.com)